Niagahoster: PSE Kominfo bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat

Dalam rilis resminya, Niagahoster menyatakan bahwa peraturan Departemen Komunikasi dan Informatika tentang Private Scope Electronic System Operator (PSE) harus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Niagahoster: PSE Kominfo bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Di Sektor Swasta (PSE) mewajibkan website dan aplikasi yang melakukan bisnis digital di Indonesia, harus mendaftar di sesuai dengan peraturan tertulis.

Niagahoster-PSE-Kominfo-bertujuan-untuk-memberikan-rasa-aman-kepada-masyarakat

Baca juga:
– Selain Steam, Menkominfo mengimbau Epic Games segera mendaftar Private PSE
– Menkominfo: PSE yang sudah terdaftar masih bisa diblokir
– Kominfo Blokir Steam, Ini Tanggapan Asosiasi Game Indonesia Terkait PSE
– Jangan langsung blokir, Kominfo akan menegur dan mendenda PSE yang belum mendaftar

Peraturan tersebut mengatur dan mewajibkan PSE swasta yang beroperasi di enam kategori usaha

untuk mendaftar melalui Departemen Komunikasi dan Informatika.

Mereka yang menawarkan atau memperdagangkan barang/jasa, menyediakan layanan transaksi keuangan, menyediakan layanan materi digital berbayar, menyediakan layanan komunikasi, menyediakan layanan mesin pencari, dan memproses data pribadi untuk transaksi elektronik.

Private Scope PSE sebenarnya sudah diatur sejak 2016. Namun, pemerintah baru mulai ditetapkan pada 2022.

“Sebenarnya ini agak terlambat karena semangat industri IT 4.0 sudah terpancar sejak lama,”

komentar Ade Syah Lubis, CEO Niagahoster.

Ade menambahkan, hal itu masih layak mendapat pengakuan. Karena ketika Niagahoster didirikan pada tahun 2013, tidak ada aturan ketat di dunia digital Indonesia.
Didukung oleh GliaStudio

“Bahkan ketika era digital didominasi oleh website daripada aplikasi seperti sekarang ini, upaya verifikasi badan usaha online dilakukan oleh pihak swasta seperti policeonline.com. Jadi ini adalah langkah pemerintah yang perlu diapresiasi,” katanya.
CEO Niagahoster Ade Syah Lubis. (Penghosting Niaga)
CEO Niagahoster Ade Syah Lubis. (Penghosting Niaga)

Kesalahan pendaftaran PSE di area pribadi

Sebuah kejadian unik sempat mewarnai batas akhir pendaftaran PSE Private Scope, yang memiliki batas waktu hingga 20 Juli 2022. Misalnya, seorang UMKM asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang mendaftarkan Google sebagai Private Scope PSE ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemilik UMKM tersebut menjelaskan, platform Google yang terdaftar di perusahaannya terintegrasi dari data yang ia masukkan saat mengajukan legalitas izin usaha melalui format Online Single Submission System (OSS) terbaru.

UMKM memasukkan Google dalam kolom platform yang sering mereka gunakan untuk mendukung bisnis mereka. Karena OSS terintegrasi dengan PSE Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka datanya terbawa.

Hal yang sama terjadi dengan Niagahoster yang terdaftar oleh 2 bisnis lokal. Alih-alih mendaftarkan alamat website, kedua perusahaan justru mendaftarkan alamat website Niagahoster yang merupakan platform penyedia layanan yang mereka gunakan dalam bisnis mereka.

“PSE Kemenkominfo juga harus terintegrasi dengan verifikasi website milik badan usaha yang sebenarnya. Termasuk merek dagang yang terdaftar dalam hak kekayaan intelektual, domain whois dan sebagainya. Agar kesalahan seperti ini tidak terjadi,” kata Ade.

Hal ini diharapkan tidak mempersulit UMKM

Di era teknologi dan digital saat ini, yang terutama dipercepat oleh pandemi, perusahaan mulai menyadari pentingnya hadir dan beroperasi di dunia digital. Misalnya, PSE Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap website perusahaan yang terdaftar.

“Regulasi seperti ini seharusnya memberikan efek kepercayaan bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan memberikan kepercayaan dan keamanan lebih kepada masyarakat di dunia digital yang banyak terjadi penipuan dan misinformasi,” kata Ade.

Target Pemerintah untuk 30 juta UMKM Go Digital pada tahun 2024 juga akan semakin mendorong UMKM untuk memiliki alamat website sendiri, yang kemudian mereka daftarkan ke PSE Departemen Komunikasi dan Informatika.

Namun, dengan munculnya kesalahan input seperti Google dan Niagahoster, pola pendaftaran PSE Departemen Komunikasi dan Informatika perlu lebih ditingkatkan dan dengan online

Baca Juga :

https://altech.co.id/

About

You may also like...

Comments are closed.