Pengertian OSS

Pengertian OSS

Online Single Submission (OSS) ialah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di wilayah dan pusat dalam rangka mempermudah pekerjaan usaha di dalam negeri.OSS ini pun adalahamanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pengertian-OSS

Kebijakan single submission adalahimplementasi etape kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91/2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha.Kementerian Koordinator Perekonomian mengklaim konsep one single submission (OSS) yang sedang digodok pemerintah ketika ini lebih unggul dari China. Kesimpulan itu diperoleh setelah mengerjakan Teleconference dengan perwakilan Indonesia di enam negara yaitu Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi Beijing, Taipei, dan Abu Dhabi.

Khusus dengan Beijing, China dari sisi konsep OSS Indonesia lebih unggul.Sebab, di China hanya hal tertentu atau investasi saja yang dimudahkan.Sementara, Indonesia semua permasalahan berjuang yang dimudahkan.Pasalnya, OSS adalahsebuah sistem yang berintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) sampai-sampai nanti, seluruhnya melulu menjadi satu pintu.Bahkan tak melulu di tingkat K/L, pemerintah juga telah menyusun satuan tugas di daerah-daerah guna melancarkan berjuang di daerah.

Sehingga sistem ini dapat disebut sebagai digital NKRI guna berusaha, sebab di dalamnya tak melulu mengandung Sekadar tahu, teleconference dilaksanakan guna pemerintah dapat mengetahui bagaimana pelayanan kemudahan berjuang di negara-negara lain guna perbandingan. Dengan begitu, diinginkan ekspor tanah air dapat meningkat laksana arahan Presiden Joko Widodo.

Langkah gampang Online Single Submission

1. Persiapan

Registrasi
Input superset Dokumen
Upload persyaratan

2. Submit

Kirim superset data ke system OSS

3. Tracking

Trace and track
Adukan permasalahan

4. Release

Izin perusahaan diterbitkan
Prinsip sistem Online Single Submission

Prinsip borongan sistem OSS ini ada sejumlah bagian. Pertama, proses pencatatan dan perizinan dasar yang bakal diproses langsung oleh sistem OSS, memakai auto approval.Sekadar tahu saja, auto approval adalahpersetujuan otomatis apabila persyaratan yang dimasukkan ke sistem OSS sudah menyeluruh dan benar.Kedua, proses lingkungan dan bangunan.Nantinya OSS akan menyerahkan informasi standar bangunan dan lingkungan yang mesti sesuai keperluan investasinya.

Jadi, andai setuju maka bakal ada eksemplar isian ‘komitmen’, setelah dipenuhi OSS bakal langsung menyerahkan persetujuan komitmen dimaksud beserta list standar bangunan dan lingkungan yang mesti dipatuhi dan ditaruh ‘tanda tangan digital’ melewati OSS. Adapun konsep tersebut disebut checklist.”Nanti investor sesudah mendapatkan persetujuan ‘checklist’ yang mempunyai batas masa-masa akan dilaksanakan pengawasan sebatas waktu berlakunya izin ‘checklist’ ini.bila tidak mengisi standar bangunan dan lingkungan sebatas waktu izin checklistnya, maka semua tanda susunan dan izin investor ini bakal dibekukan, jadi dapat urus IMB dan izin lingkungan belakangan,” jelas Muwasiq.

Ketiga, izin komersial, di mana ini nantinya dicakup berhubungan pada ketika investor mengemban usahanya, laksana SNI guna barangnya, registrasi BPOM guna industri obat, makanan, minuman, yang masih dibicarakan misalnya berhubungan badan usaha, ini bakal digabungkan pengesahannya di Kemenkumham, Ditjen AHU.

Adapun teknis ini mesti dijalankan bersama, antara OSS, kominfo (yang mengembangkan sistem siCANTIK guna pelayanan daerah), BKPM dengan sistem SPIPISE nya, Kemendag dengan sistem SIPO, API Online dan INATRADE, INSW guna urusan kepabeanan, pajak dan kementerian keuangan. “Draft PP pun sudah siap, ketika ini sedang dalam ulasan antar instansi,” tutup dia.

Pasalnya alur perizinan sistem OSS ini mengekor alur perizinan baru yang sangat bertolak belakang dengan alur proses perizinan yang ketika ini sedang berjalan. Apalagi dari sisi legalnya.

Pemberian kemudahan insetif fiscal

Fasilitas yang diserahkan dalam rangka kegiatana berjuang terdiri atas Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak tergolong suku cadang dan atas impor barang dan bahan (masterlist), dan kemudahan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberian kemudahan insentif fiscal tax holiday berupa pengurangan pajak pendapatan (PPh) badan sebesar 100% dengan jangka masa-masa pemberian 5 tahun s.d 20 tahun dan diserahkan kepada investor/pelaku usaha dengan besaran nilai investasi diatas Rp. 500 milyar serta bidang usahanya masuk dalam jangkauan 17 industri pionir.

Pemberian kemudahan insentif tax allowance berupa

Pengurangan pendapatan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang berupa aktiva tetap berwujud, yang dibebankan sekitar 6 (enam) tahun masing masing sebesar 5%

Penyusutan dan amortisasi dipercepat

Pengenaan PPh atas deviden | laba yang dibayarkan untuk wajib pajak luar negeri selain format usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut keterangan dari tax treaty yang berlaku,

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun namun tidak lebih dari 10 tahun, pada bidang usaha tertentu dan/atau wilayah tertentu dengan kriteria, antara beda : nilai investasi yang tinggi atau guna ekspo, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan kandungan lokal

Pemberian kemudahan masterlist berupa pembebasan bea masuk atau impor mesin guna pembangunan industry guna jangka masa-masa pengimporan sekitar 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk serta bisa diperpanjang.

Sumber:

About

You may also like...

Comments are closed.